oleh: ahmadi hasanuddin dardiri
Isu pemakzulan yang dilontarkan oleh berbagai pihak, juga oleh partai koalisi SBY, nampaknya membuat Partai Demokrat (PD) resah. Keresahan PD tersebut juga karena sikap kritis partai koalisi dalam mengungkap skandal Bank Century. Di satu pihak, PD merasa bahwa partai koalisi sudah melenceng dari jalur, tetapi di pihak lain partai koalisi seperti PKS dan Golkar merasa bahwa berada di dalam koalisi jutsru harus bersikap kritis. Langkah-langkah dilakukan oleh PD terhadap koalisinya tersebut, mulai dari lobi-lobi politik sampai memunculkan isu resuflle kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 yang baru saja sampai 100 hari.
Wacana resuflle cabinet pun mulai mencuat seiring dengan munculnya isu pemakzulan presiden tersebut.dari saebuah anggapan bahwa partai koalisi mulai melenceng dari jalur bahkan beberapa menteri yang di sebut kurang mampu dalam menjalan tugas yang di berikan oleh president. Resuflle cabinet merupakan hak mutlak president, seperti yang di ucapkan mantan wapres Jusuf Kalla” "Soal reshuffle kabinet itu kewenangan presiden. Saya tidak mau berkomentar soal itu," katanya usai menjadi pembicara pada seminar dan lokakarya Revitalisasi Gerakan Muhammadiyah Bidang Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, Sabtu (6/2) , tapi meski begitu dalam resuflle kabinet, president harus memperhatikan beberapa hal penting di bawah ini
Pertama, para menteri yang diganti haruslah mereka yang memang benar di anggap tidak dapat mengemban tugasnya, tanpa unsure politik di dalam pencopotanya.Kedua, pengganti dari mentri tersebut adalah seorang profesionalisme dalam bidang tersebut atau bukan merupakan “pesanan politik” dari pihak lain. Ketiga, meninggalkan pandangan subyektif dalam menilai menteri atau orang yang di percayakan untuk mengemban tanggung jawab Negara tersebut.
Untuk Rakyat
sebuah hal yang sangat sering terlupakan oleh mereka yang mengisi jabatan di pemerintahan selama ini adalah “untuk rakyat”. Terbuai oleh jabatan, kekuasaan atau bahkan harta, sudah tidak menjadi hal yang asing lagi dalam permerintahan di negeri ini.esensi dari penganbdian terhadap Negara dan rakyat pun menjadi hal yang biasa terlupakan atau lebih tepatnya di lupakan oleh par pejabat kita saat ini. Istilah dalam bahasa jawa nya “ memanfaatkan aji mumpung” mumpung ada kesempatan, mumpung bisa melakukan. Dan yang lebih gila lagi. Para politisi atau partai politik ikut berbicara dan mengorbankan rakyat hanya demi kepentingan partai masing-masing hanya demi eksistensi partai politik mereka.
KIB ( Kabinet Indonesia Bersatu) jilid II memang baru saja di mulai, dan partai pemenang pemilu 2009 merupakan partai yang memiliki suara terbanyak. Harusnya dengan modal kepercayaan yang besar dari rakyat tersebut, pemerintah saat ini memberikan bukti terhadap masyarakat, bukan sibuk dengan urusan politik yang hanya akan menelantarkan nasib rakyat. Jika mereka hanya memikirkan kepentingan politik masing-masing dan memperjuankannya dengan kekuatan penuh, kapan rakyat akan mereka pikirkan??.
Secara mudahnya, ketika mereka sadar bahwa mereka terpilih dan konsekuensi dari terpilihnya mereka itu adalah bekerja demi semua rakyat, bukan “sebagian rakyat”, maka, penulis yakin bahwa mereka yang di resuflle dalam kabinet tersebut akan bahagia, karena tidak mengemban tanggung jawab yang begitu besar terhadap rakyat Indonesia, bukan gelisah seprti yang sekarang ini di rasakan oleh para menteri kita saat ini.
Referensi:
http://rellyblogger.blogspot.com/2009/09/reshuffle-kabinet-apa-esensinya-artikel.html
http://www.sinarharapan.co.id/cetak-sinar/berita/read/reshuffle-sebagai-berhala-kekuasaan/
http://nasional.kompas.com/read/2010/02/05/22200933/Qodari.Reshuffle.Kabinet.Sekadar.Wacana
http://www.mediaindonesia.com/read/2010/02/07/121678/3/1/Reshuffle-Kabinet-Harus-Atas-Pertimbangan-Profesionalitas
http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/02/06/46313/JK-Reshuffle-Kabinet-Kewenangan-Presiden